TNI Tak Mau Dianggap Tukang Kemplang
The only way to keep up with the latest about tech is to constantly stay on the lookout for new information. If you read everything you find about tech, it won't take long for you to become an influential authority.
JAKARTA " Untuk pertama kalinya, Komisi I DPR menggelar rapat kerja pertama kalinya dengan Menteri Pertahanan (Menhan) dan Panglima TNI. Dalam rapat yang digelar Senin (30/11) itu, persoalan utang TNI menjadi bahasan paling hangat. Menhan Purnomo Yusgiantoro melontarkan idenya agar hutang TNI ke Pertamina diputihkan. Di sisi lain, TNI tidak ingin dianggap sebagai tukang kemplang karena tak membayar hutang. Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi I DPR Kemal Aziz Stamboel itu, Menhan mengusulkan agar hutang TNI ke Pertamina direstrukturisasi. Tawaran dari Purnomo itu akan disampaikan ke Pertamina. œSalah satu skema restrukturisasinya adalah dengan pemutihan utang, ujar Purnomo. Meski demikian pemutihan utang itu juga disertai dengan menjadikan utang sebagai Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). œMisalnya kalau utang TNI itu Rp 8 triliun, maka PMP yang akan disuntikkan ke Pertamina juga Rp 8 trilyun, cetusnya. Mantan Menteri Eneegi dan Sumber Daya Mineral ini mengakui pula bahwa perlu aturan khusus dan persetujuan DPR dalam pemutihan utang tersebut. œPerlu dibuat Peraturan Pemerintah dan juga harus ada persetujuan DPR, tandasya. Selain dengan pemutihan, opsi lain restrukturisasi utang juga bisa dengan cara mencicil pembayarannya. Sebelumnya, Dirut Pertamina Karen Agustiawan menyebutkan hutang TNI ke Pertamina mencapai TNI Rp7 tiliun. Knowledge can give you a real advantage. To make sure you're fully informed about tech, keep reading.
Namun menurut Purnomo, utang itu timbul TNI dalam melakukan operasi membutuhkan bahan bakar yang cukup besar. Bahkan, kebutuhan TNI akan bahan bakar dari Pertamina itu melebihi kapasitas anggaran untuk TNI. Sementara untuk mencegah agar TNI tidak mencuptakan utang baru ke Pertamina, Purnomo akan mengusulkan agar dalam RAPBN 2010 nanti TNI mendapat subsidi BBM lebih banyak. Dipaparkannya, penurunan subsidi BBM untuk masyarakat karena adanya agenda elpiji bisa dialihkan untuk menambah anggaran subsidi BBM bagi TNI. TNI, katanya, membutuhkan subsidi BBM antara 36-40 juta kiloliter Sedangkan Kapuspen TNI Marsekal Muda TNI Sagom Tamboen yang ditemui usai raker mengatakan, pihaknya mengharapkan restrukturisasi utang yang diusulkan Menhan itu bisa terlaksana. œArtinya, supaya tidak terkesan seolah-olah TNI tukang utang dan nggak bayar. Padahal TNI menggunakan BBM itu untuk operasi, bukan untuk kepentingan individu TNI, ujarnya. Ditegaskannya, sebenarnya dalam rapat-rapat sebelumnya antara DPR dengan Menhan dan Panglima TNI, sudah sering muncul pemikiran itu untuk pemutihan utang TNI. œHarapannya dengan anggota Komisi I DPR yang baru ini bisa terlaksana. Formulasi yang dikemukakan (Menhan) tadi mudah-mudahan bisa menjadi solusi, ucapnya. Sedangkan dalam kesimpulan hasil raker, Komisi I DPR meminta kepada pemerintah agar utang tersebut dimasukkan sebagai penyertaan modal pemerintah di Pertamina. Selanjutnya untuk alokasi BBM Dephan/TNI yang akan datang, Komisi I mendesak pemerintah agar dalam sistem anggaran TNI memperhatikan kuantum BBM sebagai akibat dari fluktuasi harga kenaikan BBM.(ara/jpnn)
Namun menurut Purnomo, utang itu timbul TNI dalam melakukan operasi membutuhkan bahan bakar yang cukup besar. Bahkan, kebutuhan TNI akan bahan bakar dari Pertamina itu melebihi kapasitas anggaran untuk TNI. Sementara untuk mencegah agar TNI tidak mencuptakan utang baru ke Pertamina, Purnomo akan mengusulkan agar dalam RAPBN 2010 nanti TNI mendapat subsidi BBM lebih banyak. Dipaparkannya, penurunan subsidi BBM untuk masyarakat karena adanya agenda elpiji bisa dialihkan untuk menambah anggaran subsidi BBM bagi TNI. TNI, katanya, membutuhkan subsidi BBM antara 36-40 juta kiloliter Sedangkan Kapuspen TNI Marsekal Muda TNI Sagom Tamboen yang ditemui usai raker mengatakan, pihaknya mengharapkan restrukturisasi utang yang diusulkan Menhan itu bisa terlaksana. œArtinya, supaya tidak terkesan seolah-olah TNI tukang utang dan nggak bayar. Padahal TNI menggunakan BBM itu untuk operasi, bukan untuk kepentingan individu TNI, ujarnya. Ditegaskannya, sebenarnya dalam rapat-rapat sebelumnya antara DPR dengan Menhan dan Panglima TNI, sudah sering muncul pemikiran itu untuk pemutihan utang TNI. œHarapannya dengan anggota Komisi I DPR yang baru ini bisa terlaksana. Formulasi yang dikemukakan (Menhan) tadi mudah-mudahan bisa menjadi solusi, ucapnya. Sedangkan dalam kesimpulan hasil raker, Komisi I DPR meminta kepada pemerintah agar utang tersebut dimasukkan sebagai penyertaan modal pemerintah di Pertamina. Selanjutnya untuk alokasi BBM Dephan/TNI yang akan datang, Komisi I mendesak pemerintah agar dalam sistem anggaran TNI memperhatikan kuantum BBM sebagai akibat dari fluktuasi harga kenaikan BBM.(ara/jpnn)
0 comments:
Post a Comment