NUSANTARA : Meski Dikecam Lembek, RSPO Tetap Dibutuhkan

Apakah Anda pernah merasa seperti Anda tahu hanya cukup tentang berita terbaru menjadi berbahaya? Mari kita lihat apakah kita dapat mengisi sebagian dari celah dengan info terbaru dari berita terbaru ahli.

Kuala Lumpur, Kompas - Meski dikecam bersikap lembek terhadap pelanggaran komitmen yang dilakukan anggotanya, Roundtable on Sustainable Palm Oil dinilai masih dibutuhkan, terutama untuk mengontrol dampak kerusakan lingkungan dan sosial akibat ekspansi perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Keanggotaan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang bersifat sukarela memudahkan anggota untuk melanggar komitmen keberlanjutan perkebunan kelapa sawit.

Menurut Direktur Eksekutif Sawit Watch Abet Nego Tarigan di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (5/11), dari hasil resolusi pertemuan RSPO Ke-VII di Kuala Lumpur, 1-4 November, tergambar masih kuatnya pertarungan kepentingan anggota, baik perusahaan perkebunan, pembeli, pengecer, maupun lembaga swadaya masyarakat.

Kadang-kadang aspek yang paling penting dari suatu subjek tidak segera jelas. Jauhkan membaca untuk mendapatkan gambaran yang lengkap.

Meski tak memuaskan semua pihak, RSPO dinilai masih memberikan manfaat, terutama untuk masyarakat yang menjadi korban ekspansi besar-besaran perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Jelas memang tak bisa memuaskan semua pihak, tetapi sebagai forum yang mempertemukan sekian banyak pemangku kepentingan di sektor perkebunan kelapa sawit, RSPO masih dibutuhkan, ujar Abet.

Dia mencontohkan, pertemuan informal antara masyarakat yang bermasalah dan pimpinan perusahaan hingga bank yang memberikan kredit terhadap perusahaan bermasalah bisa terjadi. Pertemuan serupa ini sempat membuat International Finance Corporation, yang merupakan lembaga pendanaan milik Bank Dunia, menghentikan kredit mereka kepada Wilmar Sambas Plantation, anak perusahaan Wilmar Grup, anggota RSPO.

Penghentian kredit ini terkait dengan konflik tanah yang terjadi antara Wilmar dan masyarakat di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, katanya.

Namun, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Berry Nahdian Forqan mengatakan, dalam konteks kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ekspansi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, RSPO tak berbuat apa-apa. RSPO baru mengimbau anggotanya agar berbuat baik. Di lapangan, lingkungan hidup rusak akibat pembukaan lahan sawit besar-besaran. (bil)

Sekarang mungkin saat yang tepat untuk menuliskan poin utama dibahas di atas. Tindakan meletakkannya di atas kertas akan membantu Anda mengingat apa yang penting tentang berita terbaru.