SUMATERA BAGIAN UTARA : KILAS MEDAN
Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah apa yang Anda ketahui tentang berita terbaru akurat? Perhatikan paragraf berikut dan bandingkan apa yang Anda ketahui untuk info terbaru pada berita terbaru.
PD Pasar Diusulkan Menjadi SKPD Anggota DPRD Medan mengusulkan Perusahaan Daerah (PD) Pasar agar diubah menjadi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) supaya pemerintah kota bisa lebih leluasa mengembangkan pasar tradisional. Untuk bisa lebih mengembangkan pasar tradisional, satu-satunya jalan adalah mengubah PD menjadi dinas sehingga pembangunan pasar bisa menggunakan APBD, kata Ketua Fraksi PAN DPRD Medan Ahmad Arief di Medan, Jumat (6/11). Menurut dia, Kota Medan, dengan penduduk lebih dari dua juta jiwa, mestinya memiliki 200 pasar tradisional karena idealnya satu pasar melayani 10.000 penduduk. (MAR/ANTARA) Sepertinya informasi baru ditemukan tentang sesuatu setiap hari. Topik dan kata kunci% dari% tidak terkecuali. Jauhkan membaca lebih segar untuk mendapatkan berita tentang berita terbaru.
DPRD Pertanyakan JPKMS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan, Ikrimah Hamidy, mempertanyakan pelaksanaan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS). Pelaksanaan program ini dilakukan sebelum, Maret, adanya payung hukum yang mengatur teknis pelaksanaan dikeluarkan Penjabat Wali Kota Medan Rahudman Harahap. Tidak masalah jika pelayanannya untuk masyarakat. Namun, apakah betul sudah ada pelayanan sejak Maret? tanya Ikrimah, saat ditemui Kompas, Jumat (6/11) di Medan. Salah satu pertanyaannya adalah mekanisme pelaksanaan program JPKMS. Sebelumnya, Pemerintah kota Medan gagal memilih pemenang tender. Begitu pun dengan proses penunjukan langsung. Pemkot baru memutuskan pelaksanaan program ini dengan swakelola sejak 19 Oktober. (NDY)
Sekarang mungkin saat yang tepat untuk menuliskan poin utama dibahas di atas. Tindakan meletakkannya di atas kertas akan membantu Anda mengingat apa yang penting tentang berita terbaru.
DPRD Pertanyakan JPKMS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan, Ikrimah Hamidy, mempertanyakan pelaksanaan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS). Pelaksanaan program ini dilakukan sebelum, Maret, adanya payung hukum yang mengatur teknis pelaksanaan dikeluarkan Penjabat Wali Kota Medan Rahudman Harahap. Tidak masalah jika pelayanannya untuk masyarakat. Namun, apakah betul sudah ada pelayanan sejak Maret? tanya Ikrimah, saat ditemui Kompas, Jumat (6/11) di Medan. Salah satu pertanyaannya adalah mekanisme pelaksanaan program JPKMS. Sebelumnya, Pemerintah kota Medan gagal memilih pemenang tender. Begitu pun dengan proses penunjukan langsung. Pemkot baru memutuskan pelaksanaan program ini dengan swakelola sejak 19 Oktober.
0 comments:
Post a Comment